“ Saya serius jika anda tidak serius. Saya tidak serius kalau anda serius” 

Kalimat tersebut terlontar dari Direktur Jenderal Binmas Islam Kemenag, Prof.Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag pada saat menutup acara “Evaluasi Program Tahun 2019 Pusat Daerah Bina KUA dan Keluarga Sakinah” yang berlokasi di Hotel Mercure pada tanggal 6-8 November 2019.  Prof. Muhammadiyah Amin yang baru selesai Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI memberikan beberapa catatan pada peserta rapat evaluasi. Dirjen Binmas Islam banyak menekankan pada Kasubid KUA dari seluruh wilayah Indonesia hendaknya benar-benar giat meningkatkan pelayanan pada masyarakat di berbagai sisi karena bimbingan perkawinan, tingginya tingkat perceraian, dan sumber dana Binmas Islam terbesar ada di Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah. Mengawal terbitnya PP 48 /2014, Dirjen Binmas Islam mengatakan bahwa dengan adanya fasilitas gedung untuk menikah di KUA, maka masyarakat wajib langsung menyetorkan uang administrasi pemakaian gedung KUA karena KUA harus menghitung biaya pemakaian atas fasilitas gedung dan tenaga SDM KUA. Poin inilah salah satunya yang beliau sampaikan pada Rapat Dengar dengan DPR RI. 

WAJAH KUA MASA KINI

Dulu saya dan mungkin sebagian masyarakat Indonesia mendengar atau tahu tentang KUA hanya ketika mau menikah. Yang awalnya cuek dan masa bodo bahkan hampir tidak pernah menginjak halaman gedungnya, mendadak jadi jatuh cinta dengan kata KUA. Bolak-balik ke kantor sambil tersenyum manis meminta informasi persyaratan apa saja untuk mengajukan surat nikah.  Selesai urusan menikah, KUA dilupakan. Dan sekian tahun berganti mendadak teringat dan menginjakkan kaki kembali ketika terjadi huru-hara rumah tangga ; mengajukan permohonan sidang cerai. Duh, Gusti.

Namun, KUA masa kini sudah mengalami berbagai perubahan, loh.  Jika dulu menikah di rumah, maka penghulu akan datang, ketika acara selesai tuan rumah memberikan buah tangan dan selembar aplop sebagai tanda terima kasih.  Namun, itu dulu. Berbilang tahun KUA berbenah diri agar semakin dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, efektif dan efisien. Berbagai ide, program dan terobosan dilakukan KUA dengan bimbingan dari Kementerian Agama, khususnya Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam). 

Dalam Rapat Evaluasi Program KUA dan Keluarga Sakinah 2019 ada beberapa catatan yang berhasil saya rangkum. Kegiatan evaluasi ini diadakan berdasarkan surat keputusan Dirjen Binmas Islam No. 914 thn 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang “Penetapan kegiatan Evaluasi pelaksanaan program KUA dan Keluarga Sakinah di Jakarta. Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi Program Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang sedang berjalan pada tahun 2019. Tujuan kegiatan antara lain : meningkatkan capaian bidang KUA dan Keluarga Sakinah serta memaksimalkan manfaat dan sasaran program bidang-bidang KUA dan Keluarga Sakinah di masing-masing satuan kerja. Pelaksanaan kegiatan ni dilakukan di Hotel Mercure Hayam Wuruk, 6-8 November 2019.  Peserta kegiatan berjumlah 85 orang terdiri dari  unsur Kementerian Agama provinsi dan Kabupaten Kota, Dirjen Binmas Islam, Sekretariat Jenderal Kemenag dan komunitas blogger.

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan KUA, maka Dirjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah mengadakan beberapa program kerja, antara lain Pemilihan KUA Teladan Tingkat Provinsi yang diadakan Sub Bidang Bina Kelembagaan KUA. Kegiatan pemilihan KUA teladan tingkat provinci memiliki beberapa tahapan, yaitu :

  1. Tahapan pelaksanaan profil KUA, inovasi, video profil dan keadaan gedung serta pelayanan KUA ditetapkan 10/5 KUA terpilih sebagai kandidat teladan tingkat provinsi.
  2. Penilaian paparan inovasi dari 10/5 besar peserta yang menjadi teladan tingkat provinci  sekaligus penganugerahan KUA teladan tingkat provinsi dengan konsep full day yang dihadiri seluruh Kasi Binmas se-Jabar dan pejabat Kanwil.
  1. ANGGARAN

Dirjen KUA dan Keluarga Sakinah, Dr. H.Mohsen, MM mengatakan bahwa evaluasi semacam ini dilaksanakan sebagai tanggungjawab terkait program dan anggaran.  pertemuan ini dilihat dari sudut subtantifnya kepala bidang diskusi dengan para kasubit, coba lihat bagaimana nomenklatur program ini dan apa relevansinya sampai dengan Satuan Kerja (Satker). Di dalam rangkaian evaluasi itu harus ada rapat koordinasi rapat yang mampu mengevaluasi antara program dan anggarannya. Jadi tidak semata-mata program saja tapi juga anggarannya supaya ada kesesuaian antara rencana dan aplikasi di lapangan. Nomenklatur bidang Direktorat Keluarga Sakinah ini harus betul-betul diarahkan dengan tepat sehingga kemudian dengan data biaya itu bisa dibaca dengan jelas arahnya kemana kebijakan-kebijakan itu.

Direktur Jenderal Binmas Islam Kemenag, Prof.Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag

Layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik jika semua kegiatan atau program berjalan sesuai dengan rencana. Dan rencana dapat berjalan jika sebelumnya anggaran sudah disusun dengan baik. Sebagai layanan yang langsung menyentuh ke masyarakat, Dirjen KUA dan Keluarga Sakinah harus betul-betul menyusun anggaran dengan terencana dan terukur agar semua dana yang sudah tersedia tepat sasaran sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, bagaimana agar semua itu terwujud? Tentu semua pihak yang terkait harus betul-betul memahami bagaimana alur dan prosedur anggaran. Mulai dari proses turunnya, bagaimana membuat program yang sesuai dengan kebutuhan agar anggaran tidak sia-sia, bagaimana cara mengisi laporan pertanggung jawaban akhir tahun pun harus dikuasai agar semua dapat berjalan dengan lancar.  Letak geografis juga ikut menentukan jumlah anggaran. Data secara akurat dan selama ini belum banyak mengalami kemajuan karena kurangnya kurang diperbaharui dengan cepat. Sehingga kita akan tahu dari aspek ini bagaimana ke depannya kita akan membangun KUA, bagaimana perencanaan renovasi gedung KUA.

  • DATA

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim mengeluarkan wacana tentang “Moderasi Keberagaman”. Diharapkan pusat dan daerah saling koordinasi melalui media terapan, utk evaluasi, koordinasi dst. Pada rapat evaluasi penting dikedepankan pencapaian setiap  program dan kaitannya dengan anggaran. Apalagi Direktorat KUA masih terbilang baru sehingga perlu membangun karakter yang kuat dalam program dan anggarannya.  Sehingga untuk menghasilkan karakter yang kuat dalam program dan anggaran itu diperlukan saran dan ide dari daerah, terutama Kabid yang memiliki banyak pengalaman teknis.

Adapun terkait dengan data, sangat diperlukan memiliki data valid dan akurat. Data kelembagaan KUA saat ini masih dalam bentuk beberapa versi karena sumbernya  pun berasal dari beberapa versi juga. Salah satunya yaitu EBI ada yang diinput oleh Kasie di KUA tingkat kabupaten dan kota. Ada pula yang diinput oleh penghulu yang ada di KUA. Contoh ; jumlah KUA saat ini 5. 945 buah lembaga. Tetapi jika ditelusi faktanya hanya terdapat 5.872 buah lembaga saja.  Seharusnya KUA memiliki data kelembagaan secara akurat, data jabatannya, siapa Kepala KUA-nya. Mengapa jumlah lembaga dan jabatan harus dibedakan karena demi  memperkuat standar layanan dan pemberian peningkatan sarana dan prasarana, penguatan infrasturktur, dan ini perlu didukung dnegan  dari prespektif data yang kuat. bileh benar skrg tapi dalam jangka panjangnya akan selalu salah. “ Merencanakan yang salah itu tidak akan pernah benar dalam jangka panjangnya. “

Dalam waktu 5 tahun ke depan ini diharapkan Dirjen KUA dan Keluarga Sakinah sudah bisa memastikan apa saja persoalan- persoalan yang timbul, baik secara internal mauoun personal. Benarkah kita memiliki masalah kekurangan SDM? Benarkah dari aspek kelembagaannya kita memiliki sekian KUA yang kurang? Berapa kebutuhan pendirian KUA yang baru? Kalau data ini tidak benar maka semua keputusan-keputusan akan selalu salah, karena data dan informasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga ketika sudah pada tahap merencanakan program untuk memenuhi sarana dan prasarana sudah berdasarkan data yang valid. Sehingga data kua mulai dari nama, alamat hingga sarana prasarananya sudah lengkap. Apalagi saat ini Dirjen KUA dan Keluarga Sakinah dibangun dengan aplikasi yang kuat yang membutuhkan verififkasi.

DATA BUKU NIKAH

Terkait dengan data, Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah memiliki regulasi pengaman, yaitu :

  1. PMA No.20/2019 Tentang Pencatatan Pernikahan : Pasal 24 : *Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web *Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.
  2. KMA No. 892 TAHUN 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web ( SIMKAH WEB) Saat ini sedang gencar mensosialisasikan pada masyarakat pentingnya BUKU NIKAH. Berikut beberapa modus kejahatan terkait dangan buku nikah :
  1. Pencurian ; buku nikah menjadi sasaran pencurian diduga digunakan untuk ilegal wedding
  2. Buku Nikah Palsu ; beberapa lokasi pembuatannya sudah ditutup dan pelaku sudah ditangkap
  3. Pemalsuan Dokumen ; menggunakan buku nikah curian dan buku nikah palsu

Untuk mengantisipasi hal ini dilakukan beberapa tindakan pencegahan. yaitu :

  1. PERFORA, yaitu kode unik yang dapat dikenali sebagai kode spesifik
  2. HOLOGRAM, membentuk stanp yang dapat dikenali
  3. INVISIBLE FIBER, yaitu invisible fiber yang dapat dilihat dengan bantuan sinar ultraviolet/radiasi ultra ungu
  4. SECURITY PAPER, yaitu kertars yang digunakan menggunakan standar kertas.
  • SDM UNGGUL

Semua program dan layanan dapat berjalan lancar jika didukung oleh SDM-SDM unggul. Bagaimana agar sumber daya manusia unggul, teruji, dan tangguh? Tentu tidak bisa dibentuk hanya dalam waktu satu malam. Dirjen KUA dan Keluarga Sakinah terus berbenah diri dengan terus meningkatkan SDM berkualitas melalui pelatihan-pelahitan secara kontinyu. Baik pelatihan atau seminar terkait sistem informasi dan aplikasi KUA, anggaran, kelembagaan, teknik meningkatkan kemampuan kerja, dll. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi regulasi BOP dimana kegiatan yang dilakukan ke daerah meliputi  :

  1. Sosialisasi BOP
  2. Sosialisasi Regulasi Kelembagaan
  3. Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan, bentuknya adalah perjalanan dinas. Dari kanwil ke tingkat 2 dalam rangka mengevaluasi program kelembagaan meliputi KUA pemekaran, KUA teladam dan BOP KUA.

Reformasi birokrasi . terlalu panjangnya birokrasi turut mempengaruhi konerja organisasi pemerintah. Organisasi mata rantai akan dipotong sehingga akan semakin singkat. 

Membahas soal kompetensi dan skill aparat KUA ke depannya akan dipetakan menjadi beberapa bagian. Jika ingin SDM unggul maka diperlukan pembagian pekerjaan berdasarkan kemampuan kerja dan pengalaman.  Assesment semacam ini diperlukan untuk melihat kemampuan dari seseorang, masih bisa bekerja atau produktif. Atau dialihkan pada pada bidang yang tidak terllau membuyuhkan kemampuan yang tinggi.

 Tantangan Dirjen KUA dan Keluarga Sakinah ke depan adalah bagaimana menyiapkan diri untuk memenuhi keadaan dan situasi nanti, baik secara teknis maupun operasional.  Agar ke depannya dengan paradigma yang positif dan pantang menyerah akan melahirkan SDM unggul yang kaya akan inovasi baru. Tentu ini harus dilakukan dengan pendekatan dan mengikuti pelatihan dan pendidikan yang ada. Kalau sudah memiliki basis data yang kuat maka tidak akan repot lagi dalam aspek perencanaan dan membangun program yang kuat. Namun jika ke depannya tidak berubah maka faktor data yang valid dan kuat maka akan repot dan tidak akan pernah terjadi keputusan-keputusan besar.

Bersama Dirjen KUA dan Keluarga Sakinah, Dr.H.Mohsen, MM

Landasan Layanan Publik :

1. Organisasi profesi penghulu, APRI – Asosiasi Penghulu RI, berdasarkan Permen PAN 9/ 2019 dikatakan bahwa Instansi pembina memfasilitasi pembentukan organisasi penghulu yang dilindungi dalam bentuk PMA dan di harmonisasi bersama Kumham.

2. PMA Pedoman kebutuhan penghulu. Jumlah penghulu yang pas dalam sebuah KUA itu berapa belum jelas karena masih kira-kira. Ke depannya dalam satu provinsi akan disediakan 5 penghulu utama dalam satu KUA.

3. Juklis jabatan fungsional penghulu, turunan dari Permen PAN  9 /2019.  Harus dua regulasi yang harus diturunkan, yaitu juklak dari PKN dan Juklis dari Kemenag. Sebelum juklak dan juklis terbit maka kenaikan pangkat penghulu masih menggunakan permenpan  22/2005.

  1. sosialisasi aplikasi. Program ini belum dilaksanakan, namun aplikasi sudah tersedia, hanya tinggal disosialisasikan ke stake holder.
  2. Sosialisasi regulasi kepenghuluan UU 16/PMA 20/ Permentan 2019
  3. Monitoring evaluasi

Sudah sepatutnya pula paradigma baru harus di sadari bahwa saat ini petugas harus memiliki mindset yang sama. Cara berfikirnya adalah “Kita melayani, bukan dilayani:

Seluruh peserta
  • HARAPAN

Harapan evaluasi ini adalah : program apa yang akan dilaksanakan pada 2020  dan anggaran  program yang perlu dilaksanakan antara pusat dan daerah terkait apa?

Sehingga Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah akan terus menjunjung tinggi semangatPerilaku melayani, bukan dilayani. Mendorong bukan menghambat. Mempermudah bukan mempersulit. Sederhama nulan berbelit-belit. Terbuka untuk semua orang”

————————————————————————————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here